SkyLovers

Sebuah tulisan, sebuah cerita…

Review : Demokrasi Kita

Leave a comment

Tema: Sejarah, Politik

Judul Buku       : Demokrasi Kita

Penulis             : Moh. Hatta

Penerbit          : Pustaka Antara

Tahun / Halaman: 1966/35

Review:

Latar belakang

Pada tahun 1960-an Bung Hatta menulis sebuah kritik terhadap pemerintahan Bung Karno. Kritik tersebut dimuat diharian panji masjarakat pimpinan Hamka. Pemerintahan Bung Karno kemudian menjadi berang atas kritikan bung Hatta tersebut. Sehingga akibatnya tulisan bung Hatta itu dilarang beredar dan harian panji masjarakat dibredel. Bahkan terdapat ancaman kepada tiap-tiap orang yang menyimpan atau mengedarkan tulisan tersebut. Sesudah peristiwa G30S, tepatnya di tahun 1966 Hamka kembali menerbitkan tulisan tersebut dan menjadikannya sebuah buku berukuran saku dengan tebal halaman 35.

Tujuan

–        Merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan Soekarno yang sudah mulai sangat jauh menyimpang dari cita cita demokrasi indonesia dan mengakibatkan kesengsaraan rakyat Indonesia

Isi

Buku ini diawali dengan kisah demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia pada saat itu serta kaitannya dengan pemerintahan Bung Karno. Bung Hatta menuliskan secara runut jalannya sejarah demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat itu.  Pada awal berdirinya, republik indonesia merupakan suatu negara dengan sistem presidensiil dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya, mereka berdua menjelma menjadi dwitunggal, simbol pemersatu rakyat indonesia dalam memerangi penjajah. Namun kemudian sistem tersebut diubah menjadi parlementer melalui maklumat wakil presiden nomor X (nomor eks) yang menyatakan bahwa badan KNIP dinaikkan statusnya menjadi badan legislatif karena belum terbentuk DPR dan MPR. Dengan meningkatnya status KNIP ini maka ia menjadi suatu badan yang berhak dalam menentukan garis besar haluan negara. Berikut adalah petikan dari tulisan Bung Hatta mengenai perubahan sistem presidensiil ke parlementer pada saat itu di Indonesia :

“Dimasa Republik Indonesia yang pertama itu telah dicoba mengubah sistim pemerintah presidensiil menjadi sistim kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, yang bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Alasan yang dikemukakan ialah supaja Presiden dan Wakil Presiden tetap dan tidak terganggu gugat didalam memimpin negara. Presiden dan Wakil Presiden diperlindungi oleh Kabinet yang bertanggung jawab politik, yang setiap waktu dapat diganti kalau perlu. Tetapi dalam praktik ternyata, bahwa bukan kabinet yang memperlindungi Presiden dan Wakil Presiden, memagari mereka dengan tanggung jawabnya, melainkan sebaliknya Dimana-mana Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak dengan mempergunakan kewibawaannya untuk memperlindungi kabinet dari kecaman dan serangan rakyat yang tidak puas. Sampai kedalam sidang Komite Nasional Pusat Wakil Presiden terpaksa bersuara untuk mempertahankan politik Pemerintah yang digugat dan dikecam sehebat-hebatnya oleh berbagai golongan didalamnya. Dan pada saat yang genting seperti dengan peristiwa 3 Juli 1946 orang berpegang kembali kepada Kabinet Presidensiil. Demikian juga sesudah penanda tanganan Perjanjian Renville pada permulaan tahun 1948, yang menimbulkan perpecahan besar dan pertentangan politik yang hebat dalam masjarakat, orang kembali kepada pemerintah presidensiil dibawah Wakil Presiden. Pemerintah itulah yang stabil sampai pada pemulihan kedaulatan pada akhir tahun 1949 oleh Nederland. Tetapi sesudah itu semangat ultra-demokratis muncul kembali. Dalam Undang-undang Dasar 1950 ditetapkan sistem kabinet parlementer. Dwitunggal Soekarno-Hatta dijadikan simbol negara belaka dalam kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang konsitusionil, yang tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya Sendiri-sendiri. Dan mulai saat itu tamatlah pada hakekatnya sejarah dwitunggal dalam politik Indonesia”.

Pada akhirnya sistem parlementer tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena yang terjadi kemudian adalah saling sikut antara partai yang berada dikubu pemerintah dengan  partai oposisi, sehingga umur kabinet biasanya tidaklah lama. Sistem parlementer yang pada awalnya bertujuan untuk melindungi kewibawaan presiden dan wakil presiden malah menjadi berkebalikan dimana presiden dan wakil nya harus pasang badan dari serangan oposisi terhadap kabinet yang berkuasa. Tercatat dua kali dwi tunggal tampil guna menyelamatkan kabinet yang sedang bertugas. Yang pertama adalah menyelamatkan kabinet syahrir dari kejatuhan pasca perjanjian linggajati serta yang kedua adalah sewaktu menyelamatkan negara pasca perundingan renville yang mengakibatkan jatuhnya kabinet amir syarifuddin yang diikuti oleh peristiwa madiun 1948.

Sistem parlementer yang berlandaskan pada demokrasi liberal terus berlangsung hingga penyerahan kedaulatan di tahun 1949. Sistem parlementer yang diterapkan makin memperuncing persaingan politik sehingga negara yang baru terbentuk itu menjadi tidak stabil sebagai akibat dari jatuh bangunnya kabinet. Perekonomian menjadi morat-marit, negara tidak terurus karena para elit politik saling gontok-gontokan. Kekacauan di pusat berimbas ke daerah-daerah. Daerah yang merasa memiliki kekayaan namun tidak merasakan efek pembangunan dan kemajuan di wilayahnya kemudian mulai memberontak terhadap pusat sehingga menambah carut marutnya situasi saat itu di Indonesia. Terlebih lagi ternyata belakangan diketahui bahwa pemberontakan yang terjadi di daerah banyak dicampuri juga oleh kepentingan asing. Bung Hatta tidak terlalu suka dengan adanya campur tangan politik oleh militer, karena militer sesungguhnya adalah pelindung keamanan rakyat dan bukan ahli politik. Dalam tulisan ini pula, Bung  Hatta menuliskan sedikit peran dari militer dalam percaturan politik,

“Pada tahun 1952 pernah pimpinan angkatan perang memohon kepada Presiden supaya Presiden sudi mengakhiri cara Dewan Perwakilan Rakyat bekerja yang selalu menimbulkan politik yang tidak stabil. Petisi itu tidak berhasil, sebab Presiden menunjukkan kepada kedudukannya sebagai Kepala Negara yang konstitusionil. Akhirnya pesertaan tentera dengan gerakan rakyat pada beberapa daerah untuk menentang pemerintah pusat memaksa Pemerintah pusat mengumumkan keadaan bahaya. Sejak itu mulailah campur tangan angkatan perang dalam pemerintahan.”

Situasi politik yang tak kunjung mereda ditambah dengan tidak selesainya tugas badan konstituante dalam membuat undang-undang baru pengganti UUD 45 menyebabkan negara menjadi dalam keadaan genting. Pihak militer yang saat itu dekat kepada presiden soekarno memberikan saran untuk mengembalikan sistem dari parlementer menjadi presidensiil sesuai dengan UUD 45. Akhirnya presiden pun mengeluarkan apa yang disebut dengan dekrit 5 juli 1959 yang tentunya disokong penuh oleh militer. Dapat pula dikatakan bahwa hal ini menandai apa yang kemudian disebut dengan dwifungsi ABRI itu. Mengenai situasi ini, Bung Hatta menuliskan,

Untuk menanggalkan kekuasaan partai-partai politik dalam pemerintah, tentara menganjurkan ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistim Kabinet presidensiil. Cita-cita itu disokong oleh beberapa golongan kecil yang merasa berjasa dalam revolusi tahun 1945 tetapi tak pernah terhitung dalam politik selama itu. Sudah tentu dengan interpretasi sendiri. Dari kanan dan kiri Presiden didesak supaja mengambil tindakan yang tegas untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Tindakan anti konstitusionil dianjurkan! Maka terjadilah peristiwa yang disebut tadi pada permulaan karangan ini. 

Kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaanya membuat Undang-undang Dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit dinyatakannya berlakunya kembali Undang-undang Dasar tahun 1945. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan suatu coup d’état, ia dibenarkan oleh partai-partai dan suara yang terbanyak didalam Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak lama sesudah itu Presiden Soekarno melangkah selangkah lagi, setelah timbul perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang jumlah anggaran belanja. Dengan suatu penetapan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan dan disusunnya suatu Dewan Perwakilan Rakyat baru menurut konsepsinya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat baru itu anggotanya 261 orang, separoh terdiri dari anggota anggota partai dan separoh lagi dari apa yang disebut golongan fungsionil, yaitu buruh, tani, pemuda, wanita, alim-ulama, cendekiawan, tentara dan polisi. Semua anggota ditunjuk oleh Presiden.

Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya diktatur. Seperti diperingatkan tadi, ini adalah hukum besi dari pada sejarah dunia. Tetapi sejarah dunia memberi petunjuk pula bahwa diktatur yang bergantung kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistim yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistimnya itu akan rubuh dengan sendirinya seperti satu rumah dari kartu.  

Demokrasi liberal yang dibabat habis digantikan dengan demokrasi terpimpin, dimana seluruh kebijakan diambil alih oleh presiden selaku pemimpin tertinggi. Bung karno kemudian bebas menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan konsepsinya sendiri. Bung Hatta menuliskan pandangannya terhadap konsepsi soekarno yang berlaku pada saat itu sebagai berikut,

Kalau kita perhatikan golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakyat gotong-rojong itu, yang akan mendukung sistim Soekarno, disitu tidak ada homogenita. Malahan mereka itu terdiri dari berbagai aliran yang bertentangan satu sama lain, yang batas-membatasi dan hambat-menghambat.

Bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan faire chance dalam waktu yang lajak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistimnya itu akan menyadi suatu sukses atau suatu kegagalan. Sikap ini saya ambil sejak perundingan kami yang tidak berhasil kira-kira dua tahun yang lalu. Ada ukuran yang objektif yang akan menentukan dalam hal ini. Tercapailah atau tidak kemakmuran rakyat dengan itu, kemakmuran rakyat yang Soekarno sendiri juga menciptakannya dengan sepenuh-penuh fantasinya? Sanggupkah ia menahan kemerosotan taraf hidup rakyat dalagn tempoh yang singkat? Dapatkah ia menyetop inflasi yang terus-menerus dalam waktu yang tidak terlalu lama, inflasi yang membawa orang putus harapan? Itulah ukuran objektif yang tepat terhadap konsepsinya itu.

Bahwa Soekarno seorang patriot yang cinta pada Tanah Airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya, itu tidak dapat disangkal. Dan itulah barangkali motif yang terutama baginya untuk melakukan tindakan yang luar biasa itu, dengan tanggung jawab sepenuhnya pada dirinya. Cuma, berhubung dengan tabiatnya dan pembawaannya, dalam segala ciptaannya ia memandang garis besarnya saja. Hal-hal yang mengenai detail, yang mungkin menyangkut dan menentukan dalam pelaksanaanya, tidak dihiraukannya. Sebab itu ia sering mencapai yang sebaliknya dari yang ditujunya.

Dalam suatu kritik terhadap konsepsinya kira-kira tiga tahun yang lalu saja bandingkan dia dengan Mephistopheles dalam hikajat Goethe’s Faust. Apabila Mephistopheles berkata, bahwa dia adalah ,”ein Teil jener Kréfte, die stets das Bése will und stats clas Gute schafft” -—- satu bagian dari suatu tenaga yang selalu menghendaki yang buruk dan selalu menghasilkan yang baik, Soekarno adalah kebalikan dari gambaran itu. Tujuannya selalu baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya kerapkali menjauhkan dia dari tujuannya itu. Dan sistim diktatur yang diadakannya sekarang atas nama demokrasi ‘terpimpin akan membawa ia kepada keadaan yang bertentangan dengan cita-citanya selama ini. 

Walaupun buku ini ditulis pada tahun 1960-an, namun menurut pendapat saya beberapa bagian dalam buku ini masih memberikan gambaran mengenai situasi politik di Indonesia pada saat ini, simaklah tulisan Bung Hatta mengenai demokrasi  yang berlaku saat itu,

Bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintah berarti membagi rezeki. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri memperoleh tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi keuntungan bagi partainya. Seorang menteri perekonomian misalnya menyalankan tugasnya itu dengan memberikan lisensi dengan bajaran yang tertentu untuk kas partainya. Atau dalam pembagian lisensi itu kepada pedagang dan importir atau ex-portir, orang yang separtai dengan dia didahulukannya. Keperluan uang untuk biaja pemilihan umum menyadi sebab kecurangan itu. Partai yang pada hakekatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaja rakyat belajar merasa tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masjarakat, partai itu dijadikan tujuan dan negara menyadi alatnya. Juga dalam hal menempatkan pegawai pada jabatan umum didalam dan diluar negeri orang lupa akan dasar tanggung jawab dan toleransi dalam demokrasi. Seringkali keanggotaan partai’ menyadi ukuran, bukan dasar ,,the right man -in the right place”. Pegawai yang tidak berpartai atau partainya duduk dibangku oposisi merasa kehilangan pegangan dan menjadi patah hati. Ini merusak ketenteraman jiwa bekerja, mendorong orang kejalan curang dan korupsi mental.

Akhirnya orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka, partai-partai politik ditungganginya, untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

Dari apa yang saya cetak tebal itulah yang masih terjadi mungkin hingga kini. Dimana orang berlomba-lomba masuk parpol bukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat namun malah memperjuangkan kepentingan golongan dan  memperkaya dirinya masing-masing. Pada tulisannya ini Bung Hatta memberikan gambaran mengenai demokrasi yang seharusnya berjalan di Indonesia yaitu sebagai berikut,

Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Tetapi Kedaulatan Rakat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula, keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun kedalam masjarakat sendiri.

Menurut bung Hatta, demokrasi yang berlaku di Indonesia tidaklah sama dengan demokrasi yang diutarakan oleh JJ Rosseau. Hal ini karena demokrasi yang disebutkan oleh rosseau merupakan demokrasi yang bersifat individualistis dimana setiap orang hanya memiliki hak yang sama di bidang politik namun tidak sama dibidang lainnya. Sehingga sistem ini tidaklah cocok jika diterapkan di Indonesia. Indonesia menurut Bung Hatta lebih pas jika menerapkan sistem demokrasi sosial. Dimana setiap orang memiliki hak yang sama baik dibidang politik maupun sosio-ekonomi.

Dalam politik hak seseorang sama dengan yang lain; kaya dan miskin, Iaki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak’ ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Malahan dengan berkobarnya semangat individualisme, yang dihidupkan oleh Revolusi Perancis, kapitalisme subur tumbuhnya. Pertentangan kelas bertambah hebat. Dimana ada pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, dimana ada golongan yang menindas dan ditindas, disitu sukar didapat persaudaraan.

Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah Demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.

Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong-rojong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia Merdeka dimasa datang.

Dalam segi ekonomi, semangat gotong-rojong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya untuk membangun kooperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakjat. Kejakinan tertanam, bahwa hanya dengan kooperasi dapat dibangun kemakmuran rakjat. Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan keperibadian manusia. Manusia bahagia, sejahtera dan susila menjadi tujuan negara.

Implikasi dari buku ini

Buku kecil yang hanya terdiri dari 35 halaman ini berisikan kurang lebih 11 bab, namun efeknya sungguh luar biasa dimana majalah/harian yang memasang tulisan ini akhirnya dibredel atau dibekukan oleh pemerintahan Soekarno. Terdapat pula ancaman bagi setiap orang yang menyimpan atau bahkan mengedarkan tulisan Bung Hatta.  Tak lama kemudian di tahun 1965 terjadi geger G30S yang kemudian mengubah wajah Indonesia. Rezim Soekarno tumbang seperti perkiraan bung Hatta pada tulisannya ini. Orde Baru kemudian muncul dibawah pimpinan Jenderal Soeharto. Sebuah pemerintahan baru yang diimpi-impikan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun kemudian orde baru sukses memajukan perekonomian dan kestabilan negara dalam waktu singkat, namun pemerintahan Presiden Soeharto mulai  mengulangi apa yang diperbuat oleh rezim Soekarno sebelumnya.

Menurut beberapa ahli politik dan sejarah, orde baru mewarisi sifat-sifat buruk yang terdapat pada rezim Soekarno. Sudah menjadi rahasia umum, walaupun sistem demokrasi ditegakkan namun itu hanyalah bayangan semu belaka, karena pada kenyataannya sistem demokrasi yang terjadi pada zaman orde baru tidak jauh berbeda dengan orde lama dimana Presiden Soeharto terus menduduki kekuasaan selama hampir 32 tahun tanpa pernah diganti. Orde baru memang berhasil memangkas jumlah partai hingga hanya tiga buah saja, tentunya hal ini sudah sesuai dengan apa yang ditulis oleh Bung Hatta mengenai jumlah partai yang tidak terlalu banyak sangatlah baik untuk iklim demokrasi. Namun, pada kenyataannya tiga partai itu bisa dibilang tidaklah lebih dari sebuah “penghias” saja untuk memenuhi syarat bahwasannya proses demokrasi telah terbentuk. Karena sesungguhnya dari tiga partai hanya satu partai saja yang tetap dominan hingga presiden Soeharto meletakkan jabatannya di tahun 1998. Di awal kepemimpinannya Presiden Soeharto pernah berjanji akan membersihkan korupsi yang ada di pemerintahan orde lama, namun itu hanyalah tinggal kenangan saja karena korupsi di zaman orde baru justru lebih meningkat jika dibandingkan orde lama.

Di era reformasi, pintu demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Sebagai akibat dari ditahan selama 3 dasawarsa lebih, banyak partai-partai bermunculan bak jamur di musim penghujan. Partai yang bermunculan membawa aspirasi nya sendiri-sendiri. Namun seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, partai yang bermunculan memang banyak namun pada akhirnya banyak pula yang bertumbangan hingga menyisakan beberapa partai saja yang memang kuat basis massanya. Banyaknya partai yang muncul tidaklah membuat demokrasi berjalan dengan lancar, karena pasti akan timbul perdebatan antara satu partai dengan partai lain tanpa pernah mencapai kesepakatan seperti dikatakan oleh Bung Hatta sebagai berikut,

Sebab itu tidak mengherankan, kalau didalam Dewan Perwakilan Rakyat itu jumlah partai politik makin lama makin banyak. Akhirnya terdapat 19 buah. Orang dapat mengira betapa sulitnya membentuk suatu Pemerintah yang akan memperoleh dukungan oleh suara yang terbanyak didalam Dewan Perwakilan Rakyat. Tiap-tiap pemerintah mempunyai corak pemerintah koalisi, tersusun dari sedikit-dikitnya 7 atau 8 partai. Alangkah sulitnya menyusun program bersama dan menyetujui orang-orang yang akan duduk sebagai menteri. Dan kalau Pemerintah sudah berjalan dan kemudian ada partai dalam koalisi itu yang tidak mendapat kepuasan, lalu ia menarik menterinya keluar. Maka timbullah krisis kabinet.

Selain itu partai – partai kebanyakan lebih mengutamakan kepentingan golongannya masing-masing, mereka seperti lupa kalau sedang membawa amanat rakyat. Ironisnya adalah setiap partai selalu memberikan jargon politik demi membela rakyat, kalau semua partai sama-sama membela rakyat lantas buat apa ada banyak partai? Karena toh semua aspirasi nya sama yaitu untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Pada pemilu 2014 yang akan datang, pemerintah telah menetapkan jumlah partai hanya 15 saja ( 12 partai nasional dan 3 partai khusus daerah Nanggroe Aceh). Hal ini merupakan suatu “kemajuan”, karena jumlah partai yang berpartisipasi sudah dibawah 20 partai. Akhirnya demokrasi yang pas sesuai apa yang dituliskan Bung Hatta masih harus kita tunggu lagi kehadirannya.

PS : Kebetulan saya sudah melakukan pemindaian terhadap buku demokrasi kita karangan Bung Hatta dan jika ada waktu nanti saya akan upload di blog ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s